edisi: 11/Jun/2009 wib
TOBOALI, BANGKA POS -- Pola pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat desa dan kelurahan selama ini sudah berjalan, namun belum maksimal. Sehingga masih banyak keluhan masyarakat yang menuntut pelayanan aparatur pemerintah menjadi lebih baik.
Hal ini diungkapkan Bupati Bangka Selatan Justiar Noer saat membuka Diklat Manejer Kesejahteraan Sosial bagi kades dan lurah, Selasa (9/6) di Gedung Serba Guna Kecamatan Toboali.
“Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan otonomi desa, maka kemampuan para kades dan lurah dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial harus ditingkatkan,” kata Justiar.
Menurut Justiar, banyak sekali anggaran dan bantuan sosial yang dialokasikan ke desa, direncanakan dan dikelola pengurus dan masyarakat desa. Namun pola pelayanan selama ini belum berjalan maksimal karena banyak kades yang berusia muda sehingga butuh banyak belajar.
“Aparatur desa dan lurah harus mampu mengembangkan dan mengoptimalkan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing, lewat manajemen pelayanan yang terencana, terorganisir dan terkontrol,” ujarnya.
Diharapkanya diklat ini harus diikuti dengan baik sehingga para kades dan lurah bisa menjadi manejer kesejahteraan sosial di desa dan kelurahan. Sehingga pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan harus semakin ditingkatkan lewat manajemen pelayanan yang merakyat, sehingga rakyat betul merasa memiliki dan terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan,” tukasnya.
Dilanjutkannya masyarakat harus semakin dilibatkan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat tidak menjadi obyek pembangunan di desa atau lurah, tetapi menjadi subyek dan pemilik pembangunan yang ada.
Sementara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Basel, Sundari kepada Bangka Pos Group menjelaskan, melalui diklat ini para kades dan lurah diharapkan dapat memiliki pengetahuan, nilai dan keterampilan tentang manajemen pembangunan kesejahteraan sosial.
“Hal-hal yang menjadi indikator keberhasilan manajemen kesejahteraan sosial, yakni mampu menganalisis strategi kebijakan pembangunan, merumuskan masalah, memberdayakan masyarakat, dan mampu menyusun rencana pembangunan sosial,” jelasnya.
Menurut Sundari, pelayanan kesejahteraan sosial akan berjalan maksimal kalau para pengurus desa dan kelurahan memiliki sumber daya manusia yang memadai. Maka pelatihan yang digelar membantu meningkatkan sumber daya manusia para kades dan lurah.
“Jika para kades dan lurah sudah mampu menjadi manejer kesejahteraan sosial di desa dan kelurahan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” harapnya.
Diklat Manejer Kesejahteraan Sosial diselenggarakan dalam kerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung. (J2)
Minggu, 21 Juni 2009
Langganan:
Postingan (Atom)
